JAKARTA - Pemerintah Kota Pontianak menyerukan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2025–2029, yang digelar di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak pada Senin 13 April 2025.
Dalam forum strategis yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan, akademisi, hingga organisasi masyarakat tersebut, Edi menyampaikan bahwa Pontianak masih menghadapi tantangan serius dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
“Kota Pontianak menghadapi tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur yang memadai. Untuk itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi sangat penting agar pembangunan dapat berjalan optimal,” ujar Edi Rusdi Kamtono dalam sambutannya.
Kebutuhan Infrastruktur Mendukung Perluasan Ekonomi
Edi menjelaskan bahwa saat ini, Pontianak tengah berada di titik penting dalam mendorong transformasi wilayah menuju kota yang lebih modern dan berdaya saing. Namun upaya tersebut masih dihambat oleh keterbatasan infrastruktur dasar, seperti sistem drainase, jalan, jembatan, transportasi publik, dan sarana pelayanan umum lainnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menyebut bahwa pembangunan infrastruktur strategis bukan hanya menjadi kebutuhan daerah, tetapi juga akan memberikan kontribusi langsung terhadap daya tarik investasi dan penguatan aktivitas ekonomi lokal.
“Infrastruktur yang baik bukan hanya mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik bagi investor. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, sulit bagi Pontianak untuk tumbuh secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Sorotan pada Permasalahan Perkotaan
Dalam Musrenbang tersebut, Wali Kota Edi juga memaparkan berbagai isu prioritas yang harus diselesaikan dalam RPJMD 2025–2029, di antaranya:
- Kemacetan lalu lintas
- Banjir akibat sistem drainase yang tidak optimal
- Keterbatasan ruang terbuka hijau
- Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
- Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
Ia menilai bahwa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif, dengan penekanan pada kesinambungan antarprogram dan sinergi pendanaan dari berbagai sumber.
“Permasalahan perkotaan kita cukup kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah kota. Diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk dukungan dari pusat dan provinsi,” kata Edi.
RPJMD Kota Pontianak 2025–2029: Menjawab Tantangan Masa Depan
Penyusunan RPJMD Kota Pontianak 2025–2029 akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang sangat strategis. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman bagi pelaksanaan program lima tahunan, tetapi juga menjadi alat koordinasi dan kontrol untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Edi berharap, melalui penyusunan RPJMD yang melibatkan masukan dari semua pemangku kepentingan, pemerintah kota bisa merumuskan arah kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“RPJMD ini adalah komitmen kami terhadap masyarakat. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa menjawab tantangan masa depan, termasuk menghadapi isu perubahan iklim, digitalisasi layanan publik, serta penguatan sektor ekonomi kreatif,” jelas Edi.
Dukungan Pemprov dan Pemerintah Pusat Sangat Krusial
Menurut Wali Kota, meskipun pemerintah kota terus berupaya mengoptimalkan anggaran dan inovasi lokal, tetap diperlukan intervensi dari pemerintah provinsi dan pusat untuk proyek-proyek strategis yang memiliki skala besar dan dampak luas.
Ia mencontohkan kebutuhan revitalisasi kawasan kumuh, pembangunan flyover di titik rawan kemacetan, hingga percepatan program Smart City yang memerlukan dukungan infrastruktur digital dan sistem integrasi data antarlembaga.
“Kita butuh dukungan nyata, bukan hanya dalam bentuk anggaran, tapi juga dalam hal regulasi, transfer teknologi, dan penguatan kelembagaan,” ujar Edi menegaskan.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha
Selain dukungan lintas pemerintahan, Edi menekankan bahwa partisipasi masyarakat dan dunia usaha juga memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan secara aktif.
“Pembangunan tidak bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat. Kami ingin setiap kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan,” katanya.
Di sisi lain, dunia usaha juga diharapkan turut berperan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) serta investasi dalam sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan UMKM.
Harapan Besar pada Kolaborasi dan Inovasi
Menutup sambutannya, Edi menyampaikan optimisme bahwa dengan kolaborasi yang kuat dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, Kota Pontianak akan mampu melewati tantangan dan menciptakan lompatan kemajuan dalam lima tahun ke depan.
“Kita tidak boleh berjalan sendiri. Hanya dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, kita bisa membangun kota ini menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera,” pungkas Edi Rusdi Kamtono.
Musrenbang RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Kota Pontianak 2025–2029 menjadi momen penting untuk mengonsolidasikan visi pembangunan jangka menengah di kota yang sedang tumbuh ini. Dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, serta melibatkan masyarakat dan sektor swasta, Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis yang inklusif dan berkelanjutan.
