JAKARTA - Pemerintah menyiapkan serangkaian kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2025. Salah satu langkah andalan yang diambil adalah pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) serta penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, yang dijadwalkan berlangsung selama Mei dan Juni 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kedua kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak utama konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen terbesar dalam struktur produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
“Pencairan gaji ke-13 dan penyaluran bansos diharapkan memberikan stimulus bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong konsumsi rumah tangga,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, dikutip pada Selasa 6 Mei 2025.
Stimulus Ganda: Gaji Ke-13 dan Bansos Dorong Daya Beli
Pemerintah menargetkan peningkatan daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal yang langsung menyentuh kelompok penerima manfaat. Pencairan gaji ke-13 untuk ASN akan memberikan tambahan penghasilan yang dapat digunakan untuk belanja kebutuhan pokok, pendidikan, maupun pembayaran cicilan menjelang tahun ajaran baru. Hal ini diyakini akan meningkatkan perputaran uang di berbagai sektor, terutama ritel, pendidikan, dan layanan rumah tangga.
Sementara itu, program bansos tetap menjadi jaring pengaman sosial sekaligus penggerak ekonomi di level akar rumput. Pemerintah akan menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako secara bertahap pada Mei dan Juni 2025. Kedua program ini telah terbukti efektif dalam menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan terhadap gejolak ekonomi.
Dukungan Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Konsumsi rumah tangga selama ini menyumbang lebih dari 50 persen terhadap PDB Indonesia. Dengan kata lain, setiap stimulus terhadap konsumsi masyarakat dapat berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menilai kuartal II/2025 sebagai momentum penting untuk memperkuat fondasi pemulihan ekonomi yang telah terbentuk sejak awal tahun.
"Dalam rangka mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi pada kuartal kedua, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, dorongan investasi, dan akselerasi belanja Pemerintah," jelas Airlangga.
Strategi fiskal yang diterapkan pemerintah ini juga menjadi penyeimbang terhadap dinamika global yang masih penuh ketidakpastian, termasuk tekanan geopolitik, tren suku bunga global, dan fluktuasi harga komoditas. Dengan memperkuat permintaan domestik, pemerintah berharap ekonomi Indonesia tetap tangguh menghadapi tekanan eksternal.
Penyaluran Bansos: Wujud Komitmen terhadap Kesejahteraan Sosial
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, penyaluran bansos juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan menjaga stabilitas sosial. Program PKH dan Kartu Sembako ditujukan untuk rumah tangga dengan kondisi ekonomi rentan, terutama yang memiliki anggota keluarga seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.
Kementerian Sosial telah menyiapkan mekanisme distribusi yang lebih akuntabel dan efisien, termasuk melalui perbankan Himbara dan e-warung. Data penerima manfaat juga terus diperbarui secara berkala melalui pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), guna memastikan ketepatan sasaran.
ASN sebagai Penggerak Ekonomi Sektoral
Gaji ke-13 yang diberikan kepada ASN dipandang sebagai dorongan terhadap sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada pengeluaran rutin masyarakat menengah. Dalam konteks ini, ASN yang jumlahnya mencapai jutaan orang di seluruh Indonesia memiliki daya beli yang cukup kuat untuk menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan sektor UMKM, transportasi, pariwisata, dan pendidikan.
Kementerian Keuangan sebelumnya telah memastikan bahwa dana untuk pembayaran gaji ke-13 telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pencairan gaji ke-13 dijadwalkan mulai Juni, bertepatan dengan persiapan tahun ajaran baru, sehingga dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak ASN.
Pemerintah Optimis Capai Target Pertumbuhan Ekonomi
Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang proaktif dan pelaksanaan program sosial yang tepat sasaran, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2025 akan meningkat lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya. Sejumlah indikator makro juga menunjukkan tren positif, seperti tingkat inflasi yang terkendali, ekspor yang stabil, dan investasi yang terus masuk.
Airlangga menegaskan bahwa strategi pertumbuhan berbasis permintaan domestik akan menjadi prioritas dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang tidak menentu. Selain itu, reformasi struktural dan percepatan proyek strategis nasional (PSN) tetap dilanjutkan guna menciptakan dampak jangka panjang terhadap ekonomi nasional.
Langkah Lanjutan: Dorongan terhadap Investasi dan Belanja Pemerintah
Selain pencairan gaji ke-13 dan bansos, pemerintah juga akan mempercepat realisasi belanja negara, khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dorongan terhadap investasi juga dilakukan melalui insentif fiskal, perbaikan regulasi, dan kemudahan perizinan di berbagai sektor.
“Kami berharap kombinasi stimulus konsumsi dan investasi akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Airlangga menambahkan.
Pemerintah menyiapkan langkah lanjutan berupa monitoring ketat terhadap penyaluran anggaran di kementerian dan lembaga, agar belanja negara benar-benar memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan.
Kebijakan Terpadu untuk Stabilitas dan Pertumbuhan
Pencairan gaji ke-13 dan penyaluran bansos menjadi strategi utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi berbasis konsumsi domestik.
Melalui pendekatan fiskal yang inklusif dan responsif, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 bisa mencapai target yang telah ditetapkan, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional sepanjang tahun. Kombinasi belanja sosial dan gaji ke-13 diharapkan memberi efek pengganda yang besar bagi sektor-sektor kunci, mempercepat pemulihan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
