JAKARTA - Dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia kini semakin luas. Bank Syariah Indonesia (BSI) menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 yang dirancang khusus mengikuti prinsip syariah. Skema pembiayaan ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh modal usaha halal, transparan, dan bebas dari unsur riba.
Jika di bank konvensional pinjaman umumnya disertai bunga, maka BSI menawarkan mekanisme berbeda melalui akad murabahah dan ijarah. Hal ini sejalan dengan semangat syariah yang menekankan keadilan dalam transaksi serta keterbukaan antara bank dan nasabah. Tidak hanya itu, KUR BSI juga memberi kemudahan karena tidak memerlukan agunan tambahan, sehingga semakin relevan bagi UMKM yang baru berkembang.
Skema Akad Syariah yang Transparan
BSI menggunakan akad murabahah (jual beli) dan ijarah (sewa guna) dalam pembiayaan KUR:
Murabahah: bank membeli barang kebutuhan usaha, lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati di awal.
Ijarah: bank menyewakan aset produktif, dan nasabah membayar biaya sewa tetap selama periode akad.
Dengan sistem ini, nasabah tidak dibebankan bunga. Semua keuntungan telah jelas sejak awal, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian maupun riba. Nasabah pun dapat mengatur rencana pembayaran usaha dengan lebih pasti karena kewajiban total sudah diketahui sejak awal perjanjian.
Tanpa Agunan, Lebih Mudah untuk UMKM
Salah satu hambatan pelaku usaha kecil dalam mengakses pembiayaan adalah keterbatasan aset untuk dijadikan jaminan. Melalui KUR BSI 2025, kendala ini diatasi. Selama usaha sudah berjalan minimal 6 bulan dan calon debitur memiliki dokumen administrasi yang lengkap, pembiayaan dapat diajukan tanpa sertifikat rumah, BPKB kendaraan, atau aset lain sebagai agunan.
Kemudahan ini menjadi nilai tambah yang signifikan, terutama bagi UMKM yang masih berada di tahap awal pengembangan.
Simulasi Angsuran KUR BSI 2025
Untuk memberi gambaran lebih jelas, berikut tabel simulasi angsuran KUR BSI 2025 dengan margin tetap 6% per tahun:
| Plafon Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp10 juta | Rp850.000 | Rp433.333 | Rp294.444 | Rp225.000 | Rp183.333 |
| Rp20 juta | Rp1.700.000 | Rp866.600 | Rp588.800 | Rp450.000 | Rp366.600 |
| Rp30 juta | Rp2.550.000 | Rp1.300.000 | Rp883.333 | Rp675.000 | Rp550.000 |
| Rp40 juta | Rp3.400.000 | Rp1.733.300 | Rp1.177.700 | Rp900.000 | Rp733.300 |
| Rp50 juta | Rp4.250.000 | Rp2.166.000 | Rp1.472.200 | Rp1.125.500 | Rp916.600 |
| Rp75 juta | Rp6.375.000 | Rp3.250.000 | Rp2.208.333 | Rp1.687.500 | Rp1.375.000 |
| Rp100 juta | Rp8.500.000 | Rp4.333.333 | Rp2.944.444 | Rp2.250.000 | Rp1.833.333 |
Dari tabel terlihat, semakin besar plafon pinjaman maka cicilan per bulan juga meningkat. Namun, fleksibilitas tenor hingga 60 bulan memberikan ruang bagi debitur untuk menyesuaikan kemampuan bayarnya.
Keunggulan KUR BSI Dibanding Pinjaman Konvensional
Ada beberapa alasan mengapa KUR BSI 2025 semakin diminati:
Bebas riba: seluruh mekanisme pembiayaan berbasis akad syariah.
Tanpa agunan tambahan: cocok untuk UMKM yang belum punya aset besar.
Transparan: margin keuntungan dan kewajiban cicilan jelas sejak awal.
Fleksibel: plafon pinjaman mulai Rp10 juta hingga Rp100 juta lebih.
Mendukung UMKM naik kelas: modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, investasi, maupun memperluas kapasitas produksi.
Kontribusi BSI untuk Pertumbuhan Ekonomi
Kehadiran KUR BSI 2025 tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional. UMKM yang mendapatkan akses modal bisa memperluas usahanya, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing.
BSI pun menegaskan komitmennya untuk terus mendorong inklusi keuangan yang berlandaskan syariah. Dengan begitu, masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai prinsip Islam kini memiliki alternatif pembiayaan yang aman dan terpercaya.
Dengan konsep syariah yang diterapkan, KUR BSI 2025 menjadi jawaban atas kebutuhan modal halal, mudah, dan adil. Program ini diharapkan semakin membuka peluang usaha, memperkuat daya tahan UMKM, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif.