JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi Partai Gerindra di Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyuarakan dorongan kuat terhadap percepatan pembangunan dermaga tambahan di lintasan penyeberangan Kayangan–Pototano, Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung efisiensi transportasi laut dan memperlancar distribusi logistik antarpulau, khususnya antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.
Pernyataan ini disampaikan Bambang Haryo saat melakukan kunjungan kerja dan dialog langsung bersama sejumlah pemangku kepentingan di sektor transportasi wilayah NTB pada Sabtu, 3 Mei 2025. Dalam kunjungannya tersebut, Bambang menyoroti langsung permasalahan infrastruktur transportasi laut yang selama ini menghambat kelancaran arus barang dan penumpang di jalur tersebut.
Tingginya Kepadatan, Terbatasnya Dermaga
Dalam pemaparannya, Bambang mengungkapkan bahwa lintasan Kayangan–Pototano saat ini melayani 28 kapal, namun hanya sekitar 30 persen yang dapat beroperasi secara optimal akibat keterbatasan fasilitas dermaga. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang kapal, keterlambatan pengangkutan logistik, serta ketidakefisienan dalam pergerakan manusia dan barang.
“Penambahan satu dermaga saja dapat meningkatkan efisiensi hingga 50 persen,” ujar Bambang Haryo kepada wartawan di sela kunjungannya. “Ini sangat penting untuk menunjang distribusi barang, termasuk kebutuhan pangan dan logistik ke wilayah-wilayah yang tergantung pada jalur ini,” lanjutnya.
Keterbatasan infrastruktur tersebut menurutnya telah menjadi hambatan sistemik bagi perkembangan ekonomi regional NTB, khususnya di sektor distribusi dan rantai pasok kebutuhan pokok dari dan menuju wilayah Jawa.
Lintasan Vital Penghubung Sumbawa–Lombok–Jawa
Lintasan penyeberangan Kayangan–Pototano merupakan jalur laut strategis yang menghubungkan Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok. Jalur ini juga menjadi bagian penting dalam jalur logistik nasional karena menjadi titik transit utama sebelum pengiriman barang ke Pulau Jawa dan sebaliknya.
Sebagian besar kendaraan logistik dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) melewati jalur ini sebelum masuk ke jalur darat via Lombok, Bali, dan seterusnya ke Jawa. Oleh karena itu, penambahan dermaga tidak hanya berdampak lokal, melainkan berdampak nasional dalam mempercepat distribusi barang dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Kita tidak boleh melihat pembangunan dermaga ini semata dari sudut kepentingan daerah. Ini adalah jalur utama bagi mobilitas nasional. Maka, perlu segera menjadi prioritas strategis nasional,” tegas Bambang Haryo.
Dorongan Komisi VII dan Usulan Pendanaan lewat PMN
Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan bahwa rencana penambahan dermaga ini telah disampaikan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, kepada Komisi VII DPR RI. Komisi VII sendiri menurutnya sangat merespons positif usulan tersebut, terlebih dalam konteks peningkatan konektivitas nasional dan efisiensi logistik.
Sebagai bentuk keseriusan, Bambang mengusulkan agar pembangunan dermaga ini dapat menggunakan skema pembiayaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Menurutnya, proyek ini bukan proyek komersial biasa, melainkan pembangunan yang bertujuan untuk pelayanan publik.
“Proyek ini sifatnya pelayanan publik, bukan semata profit. Maka sangat wajar jika negara ikut turun tangan melalui skema PMN. Jangan biarkan rakyat kita terus terbebani karena infrastruktur yang minim,” tegasnya.
PMN, lanjut Bambang, merupakan instrumen fiskal yang sah untuk mendorong pembangunan infrastruktur dasar di wilayah yang sangat membutuhkan. Ia berharap pemerintah pusat dapat merespons cepat dan menetapkan proyek dermaga ini sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang layak mendapatkan alokasi PMN pada APBN berikutnya.
Dukungan Stakeholder dan Efek Multiplier
Selain anggota legislatif, dukungan juga datang dari berbagai stakeholder transportasi di NTB. Operator kapal, pelaku logistik, dan pengusaha setempat menyampaikan aspirasi serupa kepada DPR RI agar pemerintah pusat mempercepat pembangunan dermaga tambahan.
Menurut para pelaku usaha, keterlambatan dan antrean di dermaga menyebabkan pemborosan biaya operasional dan kerugian ekonomi, terutama pada musim puncak pengangkutan hasil pertanian dan kebutuhan pokok.
Penambahan dermaga disebut akan berdampak pada penurunan biaya logistik, mempercepat waktu tempuh antarpulau, serta mendongkrak produktivitas pelabuhan. Tak hanya itu, dampak lainnya adalah peningkatan investasi di wilayah NTB karena adanya kepastian distribusi dan efisiensi transportasi.
Bagian dari Rencana Besar Pemerintah Bangun Konektivitas Maritim
Rencana pembangunan dermaga di Kayangan–Pototano juga sejalan dengan program besar pemerintah dalam membangun konektivitas maritim nasional, sebagaimana visi “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.” Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN disebut tengah menyusun peta jalan penguatan pelabuhan-pelabuhan penghubung regional.
Kayangan dan Pototano dinilai masuk dalam kategori pelabuhan pengumpan yang menghubungkan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, yang berperan krusial dalam jaringan logistik nasional. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas dermaga menjadi keniscayaan.
“Kalau kita ingin menjadi negara maritim yang kuat, infrastruktur dasar seperti ini tidak boleh tertinggal,” pungkas Bambang.
Pemerintah Diminta Bergerak Cepat
Dorongan yang kuat dari DPR RI dan pemangku kepentingan daerah menunjukkan bahwa pembangunan dermaga tambahan di lintasan Kayangan–Pototano sudah sangat mendesak. Pemerintah pusat kini dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Dengan dukungan politik dari parlemen, dukungan teknis dari pemerintah daerah, serta kebutuhan nyata dari masyarakat dan pelaku usaha, maka pembangunan dermaga ini bukan lagi sekadar wacana, tetapi kebutuhan riil yang harus segera direalisasikan.
Jika terealisasi, dermaga tambahan ini diyakini akan memperkuat konektivitas antarpulau, menurunkan biaya logistik nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia secara berkelanjutan.