JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyatakan masih membutuhkan anggaran sebesar Rp1,4 triliun untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Dana tersebut diperlukan untuk melanjutkan pembangunan, baik untuk pembukaan akses jalan baru maupun pemantapan kondisi jalan yang sudah ada.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas PUPR Sumbawa, Iyang Syahruddin, kepada wartawan pada Senin, 14 April 2025, di sela-sela pertemuan dengan jajaran teknis pembangunan infrastruktur daerah.
Menurutnya, meski cakupan keterbukaan jalan di Sumbawa telah mencapai 93 persen, namun tingkat kemantapan jalan baru mencapai 63 persen, menunjukkan masih banyak ruas jalan yang belum dalam kondisi layak dan nyaman untuk digunakan oleh masyarakat.
“Secara keseluruhan keterbukaan jalan sudah di angka 93 persen, sementara untuk kemantapannya masih berada di angka 63 persen. Sehingga anggaran yang kita butuhkan masih cukup besar,” ujar Iyang Syahruddin kepada media.
Pentingnya Infrastruktur Jalan bagi Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Pembangunan jalan di Kabupaten Sumbawa dinilai sangat vital dalam mendukung berbagai sektor strategis, seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, dan layanan publik. Jalan yang baik dan mantap akan memperlancar arus barang dan jasa, mempercepat akses masyarakat ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta membuka isolasi wilayah pedesaan.
Kondisi geografis Sumbawa yang luas dan berbukit juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan jaringan jalan yang memadai. Beberapa daerah terpencil masih sulit dijangkau, khususnya saat musim hujan, akibat buruknya kondisi jalan tanah maupun jalan yang belum dilapisi aspal.
“Kemantapan jalan bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menyangkut keselamatan, efisiensi distribusi logistik, dan percepatan pertumbuhan ekonomi lokal,” jelas Iyang.
Rincian Program dan Prioritas Pembangunan Jalan
Dari total kebutuhan anggaran Rp1,4 triliun tersebut, Iyang menjelaskan bahwa dana akan digunakan untuk dua fokus utama:
1. Pembukaan Jalan Baru: Terutama untuk menghubungkan desa-desa terpencil dan kawasan produktif ke pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten.
2. Pemantapan Jalan Eksisting: Meliputi pengaspalan, pengerasan, pelebaran, serta perbaikan drainase dan infrastruktur penunjang lainnya.
Program ini dirancang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa dan mendukung visi daerah dalam mewujudkan konektivitas antarwilayah yang lebih optimal.
“Kami sudah menyusun rencana teknis dan pemetaan prioritas pembangunan jalan. Namun, realisasi program sangat tergantung pada ketersediaan anggaran, baik dari APBD, APBN, maupun sumber pembiayaan lainnya,” ungkapnya.
Upaya Maksimalkan Sumber Pendanaan
Iyang mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan jalan. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta menjajaki peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP).
Selain itu, Dinas PUPR juga telah mengusulkan sejumlah proyek strategis ke dalam daftar usulan program prioritas nasional (ProPN) yang diharapkan dapat didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Kami berharap proyek jalan Sumbawa bisa masuk dalam skema pendanaan pusat, terutama melalui Inpres Jalan Daerah. Ini akan sangat membantu mempercepat penyelesaian ruas-ruas jalan penting yang belum mantap,” tutur Iyang.
Dampak Positif Jika Infrastruktur Jalan Tuntas
Jika proyek pembangunan infrastruktur jalan ini berhasil dituntaskan, Iyang optimistis akan terjadi peningkatan signifikan dalam sektor ekonomi masyarakat. Ruas jalan yang baik akan membuka peluang investasi baru, mempercepat pengiriman hasil panen petani ke pasar, serta mendorong pengembangan sektor pariwisata, terutama di kawasan selatan dan utara Sumbawa yang memiliki potensi wisata alam dan budaya tinggi.
“Dengan jalan yang mantap, waktu tempuh antarkecamatan bisa dipangkas, biaya logistik turun, dan masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan publik. Ini dampak nyata yang akan dirasakan langsung oleh warga,” tegasnya.
Masyarakat Diharapkan Berpartisipasi dan Menjaga Fasilitas yang Sudah Ada
Selain upaya pembangunan, Dinas PUPR juga meminta peran aktif masyarakat dalam menjaga jalan yang telah dibangun. Menurut Iyang, salah satu penyebab kerusakan jalan yang sering terjadi adalah penggunaan jalan yang tidak sesuai kapasitas, seperti kendaraan overdimension-overload (ODOL), serta minimnya kesadaran menjaga saluran air di sekitar jalan.
Pihaknya pun terus melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya infrastruktur jalan sebagai aset bersama yang harus dijaga dan dirawat secara kolektif.
Tantangan Lapangan: Cuaca dan Medan Sulit
Di samping keterbatasan anggaran, Dinas PUPR juga menghadapi berbagai tantangan teknis di lapangan. Salah satunya adalah faktor cuaca ekstrem dan medan geografis yang sulit, seperti perbukitan, lahan gambut, dan daerah rawan longsor.
Karena itu, proses pembangunan infrastruktur jalan tidak bisa dilakukan secara serampangan. Dibutuhkan perencanaan matang, pemilihan material yang sesuai, serta tenaga ahli yang kompeten dalam pelaksanaannya.
“Kondisi medan di Sumbawa cukup menantang. Perlu pendekatan konstruksi yang sesuai dan tahan terhadap iklim tropis yang berubah-ubah,” kata Iyang menambahkan.
Harapan ke Depan
Dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,4 triliun, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi tulang punggung konektivitas wilayah. Namun dengan kerja sama semua pihak—baik pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, dan masyarakat—harapannya pembangunan infrastruktur ini bisa direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kami berharap semua pihak mendukung. Jalan adalah urat nadi kehidupan dan pembangunan. Semakin baik jalan, semakin cepat Sumbawa maju,” tutup Iyang Syahruddin, menekankan komitmen Dinas PUPR dalam mendukung kemajuan daerah.