JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah merancang langkah strategis untuk memperluas cakupan layanan jaringan gas (jargas) di wilayah Benuo Taka. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Untuk itu, Pemkab PPU berencana mengadakan pertemuan dengan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mengajukan permohonan kembali mendapatkan kuota jargas setelah dua kali memperoleh kuota sebelumnya.
Tantangan Jargas di PPU: Dua Kali Dapat Kuota pada 2018 dan 2019
Kabupaten PPU telah memperoleh kuota pemasangan jaringan gas dari Kementerian ESDM pada tahun 2018 dan 2019. Namun, cakupan layanan jargas tersebut masih terbatas pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Penajam dan Kecamatan Waru, dengan total 9.365 sambungan rumah tangga (SR). Hal ini tentunya masih jauh dari harapan mengingat luasnya wilayah PPU dan banyaknya penduduk yang belum mendapatkan akses jargas.
Sebagai upaya untuk memperluas jaringan gas ke seluruh wilayah PPU, Pemkab PPU kini berencana untuk melobi Kementerian ESDM agar kuota pemasangan jargas dapat diberikan kembali dan diperluas. Dalam hal ini, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten PPU, Sodikin, mengungkapkan bahwa ia telah melakukan koordinasi dengan Bupati PPU, Mudyat Noor, terkait rencana audiensi ke Kementerian ESDM.
Koordinasi dan Rencana Audiensi ke Kementerian ESDM
Sodikin menjelaskan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Bupati PPU terkait pentingnya audiensi dengan Kementerian ESDM untuk membahas perluasan jaringan gas di wilayah PPU. "Saya sudah sampaikan ke bapak Bupati, bahwa ada rencana audiensi ke Kementerian ESDM terkait dengan jargas. Kalau bapak Bupati turun langsung bertemu dengan pihak Kementerian ESDM, mungkin bisa mendapat respons yang baik terkait dengan usulan jargas," kata Sodikin pada Minggu 13 April 2025.
Target Pemkab PPU: 80 Persen Warga Terlayani Jargas
Berdasarkan data yang ada, saat ini hanya sekitar 18 persen warga Benuo Taka yang telah menikmati layanan jaringan gas. Untuk itu, Pemkab PPU memiliki target ambisius untuk meningkatkan jumlah warga yang terlayani jargas hingga mencapai 80 persen dalam beberapa tahun ke depan. Dengan kata lain, proyeksi Pemkab PPU untuk mencapai target tersebut adalah sekitar 36 ribu sambungan rumah tangga (SR) yang perlu disediakan.
Sodikin menambahkan bahwa pada tahun lalu, Pemkab PPU telah mengajukan usulan perluasan jaringan gas kepada Kementerian ESDM. Sayangnya, program tersebut terpaksa ditunda oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, terdapat kabar baik bahwa Kementerian ESDM kembali memprogramkan pemasangan jaringan gas untuk tahun anggaran 2025. Namun, kali ini dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang melibatkan sektor swasta dalam penyediaan layanan gas di Benuo Taka.
Tantangan dan Risiko Kerja Sama dengan Swasta
Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan perhitungan bisnis yang harus memperhatikan kondisi geografis Kabupaten PPU. Kabupaten ini memiliki tantangan besar dalam hal infrastruktur dan penyediaan energi, sehingga penyediaan jargas oleh sektor swasta harus mempertimbangkan aspek kelayakan finansial dan pengaruh terhadap harga jual jargas kepada konsumen.
"Kami tetap berharap PPU dapat kembali mendapatkan kuota jargas dari APBN. Kalau melibatkan swasta di PPU, tentu akan berpengaruh terhadap harga jual jargas nantinya, atau bisa lebih mahal dibandingkan dengan jargas yang telah ada saat ini," ujar Sodikin. Ini menjadi perhatian serius mengingat tingginya biaya operasional dan investasi yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur jargas yang memadai di daerah dengan kondisi geografis yang menantang seperti PPU.
Proyeksi Pemkab PPU dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Jargas
Pemkab PPU tidak hanya fokus pada perluasan jaringan gas semata, tetapi juga berkomitmen untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor energi yang lebih berkelanjutan. Dengan memperluas layanan jargas, diharapkan masyarakat akan lebih banyak yang dapat menikmati manfaat energi yang lebih efisien dan murah, serta mengurangi ketergantungan pada energi yang lebih mahal dan kurang ramah lingkungan seperti elpiji.
Sementara itu, Bupati PPU, Mudyat Noor, menyampaikan bahwa pemerintahan daerah sangat mendukung rencana ini karena jargas tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. "Jargas adalah solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga secara efisien dan ramah lingkungan. Kami akan terus berusaha agar PPU dapat mendapatkan kembali kuota pemasangan jargas dari Kementerian ESDM," ujar Mudyat Noor.
Harapan untuk Masa Depan
Perluasan jaringan gas di PPU menjadi salah satu program vital yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan rencana audiensi dengan Kementerian ESDM yang akan segera dilakukan, Pemkab PPU berharap dapat memperoleh kuota tambahan untuk pemasangan jargas dan memperluas cakupannya ke seluruh wilayah Benuo Taka. Meskipun ada tantangan besar dalam skema KPBU, Pemkab PPU tetap optimistis bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta akan menghasilkan solusi yang tepat untuk kebutuhan energi masyarakat PPU di masa depan.
Pemkab PPU terus berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan akses energi yang lebih efisien dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, dengan harapan program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat PPU.