JAKARTA - Rencana pengembangan transportasi publik di Kota Mataram kembali menjadi sorotan tajam. Sejumlah pihak menilai bahwa berbagai wacana yang selama ini bergulir hanya sebatas rencana di atas kertas tanpa ada realisasi yang nyata di lapangan. Padahal, kebutuhan akan transportasi massal yang terintegrasi kian mendesak, seiring meningkatnya kepadatan lalu lintas di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut.
Dalam pembahasan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram, Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., menyuarakan keprihatinannya terkait lambannya pengembangan sistem transportasi publik di Mataram. Ia menegaskan bahwa pembangunan transportasi umum di kota ini seharusnya tidak berhenti sebagai wacana, melainkan harus segera diwujudkan dengan langkah nyata.
"Jangan sekadar wacana terus. Kita pernah mendapatkan bantuan bus dan halte dari pemerintah pusat, tapi program itu tidak berjalan di sini. Di daerah lain seperti Denpasar dengan Sarbagita, Jogja dengan Trans Jogja, Surabaya dengan Trans Surabaya, itu jalan semua," tegas Wardana, Jumat 11 April 2025.
Wardana menyebutkan bahwa sejumlah kota besar di Indonesia telah sukses mengoperasikan transportasi massal yang mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus menekan tingkat kemacetan. Ia mencontohkan Kota Denpasar yang telah lama menikmati layanan bus Trans Sarbagita, Yogyakarta dengan layanan Trans Jogja yang efisien, serta Surabaya dengan sistem Trans Surabaya yang semakin diminati warga.
Menurut Wardana, Mataram sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem serupa. Dengan topografi kota yang relatif datar dan radius wilayah yang tidak terlalu luas, transportasi publik berbasis bus rapid transit atau sistem angkutan umum terintegrasi lainnya bisa menjadi solusi efektif dalam menghadapi kemacetan yang semakin parah, terutama pada jam-jam sibuk.
"Keberadaan transportasi publik yang layak akan sangat membantu mengurangi kemacetan di Kota Mataram yang kini semakin terasa, terutama di jam-jam sibuk. Saat ini kita masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi, motor dan mobil memadati jalanan setiap hari," papar politisi PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Wardana menyoroti bahwa kegagalan implementasi transportasi publik di Mataram bukan semata-mata karena keterbatasan anggaran atau bantuan dari pemerintah pusat. Menurutnya, yang lebih utama adalah soal keseriusan pemerintah daerah dalam merencanakan dan menjalankan program tersebut.
"Masalahnya bukan di anggaran saja. Kita sudah pernah dapat fasilitas dari pusat, tapi kenapa tidak jalan? Ini kan soal komitmen dan keseriusan kita dalam membangun transportasi publik," tegas Wardana.
Selain aspek transportasi, Wardana juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan tata ruang dan penataan kawasan kota. Ia mengkritik lemahnya pengawasan pemerintah dalam mengendalikan perkembangan kawasan permukiman baru yang tumbuh secara masif namun tanpa pengendalian yang memadai.
Ia mencontohkan kawasan Repuk Kilang, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami lonjakan pembangunan perumahan. Namun, proses pembangunan ini dinilainya tidak terkendali, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait legalitas serta dampak lingkungan dan sosial di kawasan tersebut.
"Coba Bapak jalan ke arah timur, di kawasan Repuk Kilang itu, pembangunan perumahan semakin meluas. Legal atau ilegal, saya tidak tahu. Tapi ini jelas menunjukkan lemahnya penegakan hukum tata ruang di kita," ungkap Wardana dengan nada prihatin.
Wardana mengingatkan bahwa tata ruang yang baik merupakan fondasi penting bagi pembangunan kota yang berkelanjutan. Tanpa pengendalian dan perencanaan yang matang, pembangunan kawasan permukiman yang tidak terkendali bisa memicu berbagai persoalan serius, seperti banjir, kemacetan, hingga kesenjangan infrastruktur.
Ia pun mendorong agar pemerintah Kota Mataram segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan pembangunan perumahan serta memperketat pengawasan di lapangan. Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah lebih aktif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengendalian tata ruang.
"Harus ada tindakan tegas. Jangan sampai kota ini tumbuh tanpa arah. Kita tidak ingin Mataram menjadi kota yang semrawut karena tata ruangnya tidak terkelola dengan baik," ujarnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Wardana menekankan bahwa pembangunan kota harus berjalan secara terintegrasi. Antara pengembangan transportasi publik dengan penataan ruang kota harus berjalan beriringan, demi menciptakan Mataram sebagai kota yang nyaman, aman, dan ramah bagi seluruh warganya.
"Kalau kita ingin Mataram maju dan nyaman, maka semua aspek harus diperhatikan. Transportasi publik kita benahi, tata ruang kita tertibkan, dan pastikan semua berjalan sesuai rencana," tutup Wardana.
Desakan Wardana ini pun mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan masyarakat yang menginginkan perubahan nyata dalam penataan kota Mataram. Warga berharap agar dorongan dari legislatif ini bisa segera direspons serius oleh eksekutif, sehingga impian Mataram memiliki transportasi publik modern dan tata ruang yang tertib bukan lagi sekadar mimpi.